BAB
1
SISTEM
PEREKONOMIAN INDONESIA
A. ARTI
SISTEM
Pengertian Sistem Menurut
Davis, G.B, (1991 : 45 ) Sistem secara fisik adalah kumpulan dari elemen-elemen
yang beroperasi bersama-sama untuk menyelesaikan suatu sasaran. Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari
aturan–aturan atau cara–cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk
mencapai tujuan dalam perekonomian. Hal ini mencakup seluruh proses dan
kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai
kemakmuran.
B. PERKEMBANGAN
SISTEM PEREKONOMIAN
1. SISTEM
EKONOMI PASAR
Sistem
ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi dimana seluruh kegiatan ekonomi mulai
dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme
pasar. Sistem ini sesuai dengan ajaran dari Adam Smith, dalam bukunya An
Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.
2.
SISTEM EKONOMI
PERENCANAAN
Sistem perekonomian
etatisme/sosialis merupakan perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat
secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Untuk mewujudkan kemakmuran
yang merata, pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian. Dasar yang
digunakan dalam sistem ekonomi etatisme/sosialis adalah ajaran Karl Max, dimana
ia berpendapat bahwa apabila kepemilikan pribadi dihapuskan maka tidak akan
memunculkan masyarakat yang berkelas-kelas sehingga akan menguntungkan semua
pihak. Negara yang menganut sistem ekonomi etatisme/sosialis sudah tidak ada
lagi. Uni Soviet (sekarang Rusia) beserta negara-negara pengikutnya telah gagal
dalam menjalankan prinsip sosialisme sebagai cara hidupnya baik secara ekonomi,
moral, maupun sosial dan politik. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya
kemampuan pemerintah pusat untuk menangani seluruh masalah yang muncul, baik di
tingkat pusat maupun ditingkat daerah. Selain itu, pada kenyataannya telah
terjadi banyak penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah.
3. SISTEM
EKONOMI CAMPURAN
Sistem
ekonomi campuran merupakan penggabungan anatara mekanisme pasar dengan campur
tangan pemerintah. Sistem ekonomi campuran ini juga dibedakan ke dalam dua
jenis sistem ekonomi, yaitu Market socialism dimana peran pemerintah yang
tampak lebih dominan dan Social Market dimana mekanisme pasarlah yang lebih
dominan walaupun tetap ada campur tangan dari pemerintah. Contoh negara yang menganut
sistem ekonomi campuran Market Socialism adalah Swedia. Sedangkan contoh negara
yang menganut sistem ekonomi campuran Social Market adalah Inggris dan Jerman.
C. SISTEM
PEREKONOMIAN INDONESIA
1. Sistem
perekonomian sebelum orde baru
Orde lama adalah sebutan
bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Orde lama berlangsung
dari tahun 1945 sampai 1968, dalam jangka waktu tersebut Indonesia menggunakan
bergantian system ekonomi yaitu system ekonomi liberal dan system ekonomi
komando.
Disaat menggunakan system
ekonomi liberal, Indonesia menggunakan system pemerintahan Parlementer.
Presiden Soekarno digulingkan waktu Indonesia menggunakan system ekonomi
komando.
Setelah turunnya presiden
soekarno hatta dari tumpuk kepresidenan maka berakhirlah orde lama,
kepemimpinan disahkan kepada Jendral soeharto mulai memegang kendali .
Pemerintahan dan menanamkan era kepemimpinannya sebagai orde baru konsefrasi
penyelenggaraan system pemerintahan dan kehidupan demokrasi menitip beratkan
pada aspek kestabilan politik dalam rangka menunjang pembangunan nasional.
2. Demokrasi
Ekonoimi
Demokrasi
ekonomi terkait erat dengan pengertian kedaulatan rakyat di bidang ekonomi.
Istilah kedaulatan rakyat itu sendiri biasa dikembangkan oleh para ilmuwan
sebagai konsep filsafat hukum dan filsafat politik. Sebagai istilah, kedaulatan
rakyat itu lebih sering digunakan dalam studi ilmu hukum daripada istilah
demokrasi yang biasa dipakai dalam ilmu politik. Namun, pengertian teknis
keduanya sama saja, yaitu samasama berkaitan dengan prinsip kekuasaan yang
berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di samping itu, penggunaan
kedua istilah ini juga terkait dengan perbedaan tradisi keilmuan dan praktik
yang berbeda antara Eropah Barat dan Eropah Timur.
Di
zaman modern, wacana demokrasi tumbuh dan berkembang dalam alam pikiran
individualisme-liberalisme barat, sedangkan wacana kedaulatan rakyat populer di
dalam tradisi keilmuan Eropa Timur yang lebih menghargai paham sosialisme yang
didasarkan atas sikap-sikap kritis terhadap individualisme-liberalisme Eropa
Barat. Karena itu, demokrasi dalam wacana ilmu politik menurut tradisi Eropah
Barat dan Anglo-Amerika biasanya hanya mencakup pengertian-pengertian demokrasi
di lapangan kehidupan politik (political democracy) dalam arti yang lebih
sempit dibandingkan apa yang dipahami di lingkungan negara-negara Eropah Timur.
Dalam
wacana tentang kedaulatan rakyat yang berkembang di Eropah Timur, konsep
kekuasaan tertinggi yang bersifat filosofis itu dipahami tidak saja mencakup
pengertian-pengertian di bidang politik, melainkan juga di bidang ekonomi.
Namun, terlepas dari perbedaan itu, berkembangnya wacana mengenai demokrasi dan
kedaulatan rakyat itu dalam sejarah sama-sama dikembangkan sebagai respons terhadap
kegagalan paham yang dianut sebelumnya yang lebih menekankan kekuasaan
tertinggi berada di tangan Raja (paham Kedaulatan Raja). Baik di barat maupun
di timur, gelombang demokratisasi dan berkembangnya aspirasi ke arah paham
kedaulatan rakyat itu meluas selama abad ke-18 dan 19, sehingga kekuasaan para
Raja yang ada sebelumnya ditumbangkan atau setidak-tidaknya dibatasi dengan
ketat. Bahkan banyak kerajaan yang berubah menjadi Republik, seperti Perancis
pasca Revolusi ataupun Uni Soviet pasca revolusi Bolsewijk. Sementara itu,
kekuasaan para Raja seperti di Inggeris, Belanda, dan kerajaan lainnya dibatasi
kekuasaannya dengan dibentuknya lembaga perwakilan rakyat atau parlemen dan
diperkenalkannya paham konstitusionalisme modern yang membatasi kekuasaan dalam
naskah konstitusi secara tertulis.
3. Sistem
Ekonomi Sesudah Orde Baru
Pada masa Demokrasi
Terpimpin, negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan
ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta. Sehingga,
pada permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan
ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi,
penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan
karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat
inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya
program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar