Kasus-kasus yang menyebabkan runtuhnya Arthur Andersen
1. BFA
Skandal Baptist Foundation of Arizona (BFA) menjadi
kebangkrutan terbesar perusahaan amal nirlaba dalam sejarah AS, dimana Andersen
bertindak sebagai auditornya. Mereka dianggap menipu investor sebesar $570
juta. BFA didirikan untuk menghimpun dana dan mengelola gereja di Arizona.
Lembaga ini bekerja seperti bank, membayar bunga deposito yang digunakan
sebagian besar untuk berinvestasi di Arizona real estate. Ini merupakan
investasi yang lebih spekulatif daripada apa yang dilakukan lembaga pembaptis
lainnya. Masalah dimulai ketika pasar real estate mengalami penurunan, dan
manajemen dituntut untuk menghasilkan keuntungan. Karenanya, pengurus yayasan
diduga menyembunyikan kerugian dari investor sejak 1986 dengan
menjual beberapa properti dengan harga tinggi kepada entitas-entitas yang telah
meminjam uang dari ayyasan yang tak mungkin membayar properti kecuali kondisi
pasar real estate berbalik. Dalam dokumen pengadilan apa yang disebut dengan
“skema Ponzi” setelah kasus peniupuan yang terkenal, pejabat yayasan diduga
mengambil uang dari investor baru untuk membayar investor yang sudah ada untuk
menjaga arus kas. Sementara itu, pejabat puncak menerima gaji. Skema ini
akhirnya terurai, mengarah pada investigasi kriminal dan tuntutan terhadap BFA dan
Andersen. Akhirnya, yayasan mengajukan petisi Bab 11 mengenai perlindungan
kebangkrutan pada tahun 1999.
Gugatan investor terhadap Andersen menuduh perusahaan ini
melakukan pemalsuan dan menyesatkan laporan keuangan BFA. Dala sebuah
pernyataannya di tahun 2000, Andersen merespon rasa simpatinya kepada BFA
tetapi membela keakuratan dengan opininya tentang audit. Namun setelah dua
tahun penyelidikan, laporan menunjukkan bahwa Andersen sudah diperingatkan
kemungkinan kegiatan penipuan oleh beberapa karyawan BFA, yang akhirnya
perusahaan setuju untuk membayar $217 juta untuk menyelesaikan gugatan dengan
pemegang saham pada taun 2002.
2. Sunbeam
Masalah Andersen dengan Sunbeam bermula dari kegagalan audit
yang membuat kesalahan serius pada akuntansinya yang akhirnya menghasilkan
tuntutan class action dari investor Sunbeam. Baik dari gugatan hukum dan
perintah sipil yang diajukan SEC menuduh Sunbeam membesar-besarkan penghasilan
melaului strategi penipuan akuntansi, seperti pendapatan “cookie jar”,
recording revenue on contingent sales, dan mempercepat penjualan dari periode
selanjutnya ke kuartal masa kini. Perusahaan juga dituduh melakukan hal yang
tidak benar melakukan transaksi “bill-and-hold”, dimana menggembungkan pesanan
bulan depan dari pengiriman sebenarnya dan tagihannya. Akibatnya, Sunbeam
dipaksa meyatakan kembali laporan keuangan selama enam kuartal. SEC juga
menuduh Arthur Andersen. Pada 2001, Sunbeam mengajukan petisi kepada Pengadilan
kepailitan AS Distrik Selatan New York dengan Bab 11 Judul 11 tentang aturan
kebangkrutan. Agustus 2002, pengadilan memutuskan pembayaran sebesar $141 juta.
Andersen setuju membayar $110 juta untuk menyeleaikan klaim tanpa mengakui
kesalahan dan tanggung jawab. Sunbeam mengalami kerugian pemegang saham sebesar
$4,4 miliar dan kehilangan ribuan karyawannya. Sunbeam terbebas dari
kebangkrutan.
3. Waste Management
Andersen juga terlibat dalam pengadilan atas data akuntansi
yang dipertanyakan mengenai pendapatan yang berlebih sebesar $1,4 miliar dari
Waste Management. Gugatan diajukan oleh SEC atas penipuan laporan keuangan
selama lebih dari lima tahun. Menurut SEC, Waste Management membayar jasa audit
kepada Andersen, yang menyarankan bahwa bisa memperoleh biaya tambahan melalui
“tugas khusus”. Awalnya Andersen mengidentifikasi praktek-praktek akuntansi
yang tidak tepat dan disajikan kepada Waste Management. Namun pimpinan Waste
Management menolak mengkoreksi. Hal ini dilihat oleh SEC sebagai upaya menutupi
penipuan masa lalu untuk melakukan penipuan masa depan. Hasilnya, Andersen
harus membayar $220 juta ke pemegang saham Waste Management dan $7 juta ke SEC.
Andersen dipaksa untuk melakukan perjanjian untuk tidak melakukan laporan palsu
di masa mendatang atau izin usahanya akan dicabut – suatu persetujuan yang
kemudian memutuskan hubungannya dengan Enron.
4. Enron
Bulan Oktober 2001, SEC mengumumkan investigasi akuntansi
Enron, salah satu klien terbesar Andersen. Dengan Enron, Andersen mampu membuat
80 persen perusahaan minyak dan gas menjadi kliennya. Namun, pada November 2001
harus mengalami kerugian sebesar $586 juta. Dalam sebulan, Enron bangkrut.
Departemen Kehakiman AS menmulai melakukan penyelidikan kriminal pada 2002 yang
mendorong Andersen dan kliennya runtuh. Perusahaan audit akhirnya mengakui
telah menghancurkan dokumen yang berkaitan dengan audit Enron yang menghambat
putusan. Atas kasus itu, Nancy Temple, pengacara Andersen meminta perlindungan
Amandemen Kelima yang dengan demikian tidak memiliki saksi. Banyak pihak yang
menamainya sebagai “bujukan koruptif” yang menyesatkan. Dia menginstruksikan
David Duncan, supervisor Andersen dalam pengawasan rekening Enron, untuk
menghapus namanya dari memo yang bisa memberatkannya.
Pada Juni 2005, pengadilan memutuskan Andersen bersalah
menghambat peradilan, menjadikannya perusahaan akuntan pertama yang dipidana.
Perusahaan setuju untuk menghentikan auditing publik pada 31 Agustus
2002, yang pada prinsipnya mematikan bisnisnya.
5. Perusahaan Telekomunikasi
Sayangnya, tuduhan penipuan tidak berakhir pada kasus Enron.
Berita segera muncul ketika WorldCom, klien terbesar Andersen, memiliki
penyimpangan sebesar $3,9 miliar. Harga sahamnya kemudian jatuh dan investor melayangkan
serangkaian tuntutan hukum yang mengirim WorldCOm ke Pengadilan Kepailitan.
Andersen menyalahkan WorldCom dan berikeras bahwa penyimpangan tidak pernah
diungkapkan kepada auditor dan bahwa ia telah memenuhi standar SEC dalam
auditnya. WorldCOm balik menuduh Andersen karena gagal menemukan penyimpangan
yang ada. Selama kasus Enron dan WorldCOm berlanjut, banyak
perusahaan-perusahaan lainnya dituduh melakukan penyimpangan akuntansi.
Dari
kasus tersebut secara kasat mata kasus tersebut terlihat sebuah tindakan
malpraktik jika dilihat dari etika bisnis dan profesi akuntan antara lain:
- Adanya praktik discrimination
of information/unfair discrimination, terlihat dari tindakan dan
perilaku yang tidak sehat dari manajemen yang berperan besar pada kebangkrutan
perusahaan, terjadinya pelanggaran terhadap norma etika corporate
governance dan corporate responsibility oleh manajemen
perusahaan, dan perilaku manajemen perusahaan merupakan pelanggaran
besar-besaran terhadap kepercayaan yang diberikan kepada perusahaan.
- Adanya penyesatan informasi.
Dalam kasus Enron misalnya, pihak manajemen Enron maupun Arthur Andersen
mengetahui tentang praktek akuntansi dan bisnis yang tidak sehat. Tetapi
demi mempertahankan kepercayaan dari investor dan publik kedua belah pihak
merekayasa laporan keuangan mulai dari tahun 1985 sampai dengan Enron
menjadi hancur berantakan. Bahkan CEO Enron saat menjelang kebangkrutannya
masih tetap melakukan Deception dengan menyebutkan bahwa Enron secara
berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik. Andersen tidak mau
mengungkapkan apa sebenarnya terjadi dengan Enron, bahkan awal tahun 2001
berdasarkan hasil evaluasi Enron tetap dipertahankan.
- Arthur Andersen, merupakan
kantor akuntan publik tidak hanya melakukan manipulasi laporan keuangan,
Andersen juga telah melakukan tindakan yang tidak etis, dalam kasus Enron
adalah dengan menghancurkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan
kasus Enron. Arthur Andersen memusnahkan dokumen pada periode sejak kasus
Enron mulai mencuat ke permukaan, sampai dengan munculnya panggilan
pengadilan. Walaupun penghancuran dokumen tersebut sesuai kebijakan
internal Andersen, tetapi kasus ini dianggap melanggar hukum dan
menyebabkan kredibilitas Arthur Andersen hancur. Disini Andersen telah
ingkar dari sikap profesionallisme sebagai akuntan independen dengan
melakukan tindakan menerbitkan laporan audit yang salah dan meyesatkan.
Ada beberapa poin yang membuktikan bahwa budaya perusahaan
berkontribusi terhadap kejatuhan perusahaan, diantaranya:
- Pertumbuhan perusahaan
dijadikan prioritas utama dan menekankan pada perekrutran dan
mempertahankan klien-klien besar, namun mutu dan independensi audit
dikorbankan.
- Standar-standar profesi
akuntansi dan integritas yang menjadi contoh perusahaan-perusahaan lainnya
luntur seiring motivasi meraup keuntungan yang lebih besar.
- Perusahaan terlalu fokus
terhadap pertumbuhan, sehingga tanpa sadar menghasilkan perubahan mendasar
dalam budaya perusahaan. Perubahan sikap lebih memprioritaskan mendapatkan
bisnis konsultasi yang memiliki pertumbuhan keuntungan lebih besar lebih
tinggi dibanding menyediakan layanan auditing yang obyektif yang merupakan
dasar dari awal mula berdirinya Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen.
Pada akhirnya ini menggiring pada kehancuran perusahaan.
- Andersen menjadi membatasi
pengawasan terhadap tim audit akibat kurangnya check and balances
yang bisa terlihat ketika tim audit telah menyimpang dari kebijakan
semula.
- Sikap Arthur Andersen yang
memusnahkan dokumen pada periode sejak kasus Enron mulai mencuat ke
permukaan, sampai dengan munculnya panggilan pengadilan. Walaupun
penghancuran dokumen tersebut sesuai kebijakan internal Andersen, tetapi
kasus ini dianggap melanggar hokum dan menyebabkan kredibilitas Arthur
Andersen hancur. Akibatnya, banyak klien Andersen yang memutuskan hubungan
dan Arthur Andersen pun ditutup.
Akibat dari rentetan kasus itu, pemerintah AS menerbitkan
Sarbanes-Oxley Act (SOX) untuk melindungi para investor dengan cara
meningkatkan akurasi dan reabilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan
publik. Kegagalan ini menimbulkan krisis yang serius terhadap kredibilitas
akuntansi, pelaporan, dan proses tata kelola perusahaan sehingga oleh politisi
AS diciptakan kerangka kerja baru terhadap akuntabilitas dan tata kelola perusahaan
melalui Sarbanes-Oxley Act (SOX) untuk memulihkan kepercayaan yang cukup dan
untuk menjadikan pasar modal kembali berfungsi normal. Undang-Undang
Sarbanes-Oxiety bisa menetapkan pedoman dan arah baru untuk perusahaan dan bisa
untuk pertanggungjawaban kepada divisi akuntansi. Dengan adanya tindakan ini ,
bisa untuk memerangi penipuan sekuritas dan akuntansi. Dan untuk menekankan
kepada independensi dan kualitas, membatasi kemampuan perusahaan untuk
menyediakan keduanya yaitu non-audit dan jasa untuk klien yang sama dan
memerlukan tinjauan berkala audit perusahaan, agar hasilnya bisa memuaskan.
Beberapa
perubahan yang ditentukan dalam SOX memiliki beberapa tujuan, diantaranya:
- Untuk menjamin independensi
auditor. Kantor Akuntan Publik dilarang memberikan jasa non-audit kepada
perusahaan yang diaudit.
- Membutuhkan persetujuan dari audit
committee perusahaan sebelum melakukan audit. Setiap perusahaan
memiliki audit committee ini karena definisinya diperluas, yaitu
jika tidak ada, maka seluruh dewan komisaris menjadi audit committee.
- Melarang Kantor Akuntan Publik
memberikan jasa audit jika audit partnernya telah memberikan jasa audit
tersebut selama lima tahun berturut-turut kepada klien tersebut.
- Kantor Akuntan Publik harus
segera membuat laporan kepada audit committee yang menunjukkan kebijakan
akuntansi yang penting yang digunakan, alternatif perlakukan-perlakuan
akuntansi yang sesuai standar dan telah dibicarakan dengan manajemen
perusahaan, pemilihannya oleh manajemen dan preferensi auditor.
- KAP dilarang memberikan jasa
audit jika CEO, CFO, chief accounting officer, controller klien sebelumnya
bekerja di KAP tersebut dan mengaudit klien tersebut setahun sebelumnya.
Berkaitan
dengan pemusnahan dokumen, SOX melarang pemusnahan atau manipulasi dokumen yang
dapat menghalangi investigasi pemerintah kepada perusahaan yang menyatakan
bangkrut. Selain itu, kini CEO dan CFO harus membuat surat pernyataan bahwa
laporan keuangan yang mereka laporkan adalah sesuai dengan peraturan SEC dan
semua informasi yang dilaporkan adalah wajar dan tidak ada kesalahan material.
Sebagai tambahan, menjadi semakin banyak ancaman pidana bagi mereka yang
melakukan pelanggaran ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar