BAB 5
STRUKTUR
1.
Struktur Produksi
Struktur produksi adalah logika proses produksi, yang
menyatakan hubungan antara beberapa pekerjaan pembuatan komponen
sampai menjadi produk akhir, yang biasanya ditunjukkan dengan menggunakan
skema.
Struktur produksi nasional dapat dilihat menurut
lapangan usaha dan hasil produksi kegiatan ekonomi nasional. Berdasarkan
lapangan usaha struktur produksi nasional terdiri dari sebelas lapangan usaha
dan berdasarkan hasil produksi nasional terdiri dari 3 sektor, yakni sektor
primer, sekunder, dan tersier.
Sejalan dengan perkembangan pembangunan ekonomi
struktur produksi suatu perekonomian cenderung mengalami perubahan dari
dominasi sektor primer menuju dominasi sektor sekunder dan tersier. Perubahan
struktur produksi dapat terjadi karena :
·
Sifat manusia
dalam perilaku konsumsinya yang cenderung berubah dari konsumsi barang barang
pertanian menuju konsumsi lebih banyak
barang-barang industri
·
Perubahan
teknologi yang terus-menerus
·
Semakin
meningkatnya keuntungan komparatif dalam memproduksi barang-barang industri.
Struktur produksi nasional pada awal tahun pembangunan
jangka panjang ditandai oleh peranan sektor primer, tersier, dan industri.
Sejalan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan ekonomi maka pada akhir
Pelita V atau kedua, struktur produksi nasional telah bergeser dari dominasi
sektor primer menuju sektor sekunder.
2.
Pendapatan Nasional
a.
Pengertian Dari Pendapatan Nasional
Pendapatan nasional adalah
jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di
suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode,biasanya
selama satu tahun.
b.
Cara Perhitungan Pendapatan Nasional
dengan Pendekatan Produksi (GDP)
GDP (Gross
Domestic Product) atau Produksi Domestik Bruto adalah pendapatan nasional yang nilainya dihitung dengan cara
menjumlahkan seluruh kegiatan produksi yang dilakukan oleh semua pelaku/sektor
ekonomi di wilayah Indonesia, dalam kurun waktu tertentu.
c.
Cara Perhitungan Pendapatan Nasional
dengan Pendekatan Pengeluaran (GNP)
Produk
Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk
berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional)
selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh
warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi
perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.
d.
Cara Perhitungan Pendapatan Nasional dengan
Pendekatan Pendapatan (NI)
NI (National
Income) adalah pendapatan nasional yang nilainya didapat dengan cara
menjumlahkan semua hasil atau pendapatan yang diperolehsemua pelaku atau sektor
ekonomi di Indonesia dalam kurun waktu tertentu.
Rumus : NI = GNP – Depresiasi – Pajak tidak langsung
NI = GDP – Depresiasi – Pajak tidak
langsung
e.
Pendapatan Naional Yang Dapat
Dibelanjakan (Y Disposible)
Yang
dimaksud dengan pendapatan nasional (Y) disposible adalah pendapatan nasional
yang telah siap untuk dibelanjakan. Nilai Y disposible ini berasal dari NI
(National Income) setelah ditambah dengan pengeluaran pemerintah berupa
transfer atau subsidi dan kemudian dikurangi dengan pajak langsung yang
ditetapkan pemerintah. Jika ditulis dalam rumus, nilainya diperoleh dari :
Y disposible = NI + Tr –Tx langsung, dimana
Tr =
Goverment Transfer, subsidi pemerintah
Tx=
Pajak Langsung
f.
Pendapatan Nasional per Kapita
Pendapatan
Nasional Per Kapita yaitu Pendapatan
Nasional dibagi dengan (GNP atau GDP) dengan jumlah penduduk di suatu negara.
3. Distribusi pendapatan dan
kemiskinan di Indonesia
Dalam distribusi pendapatan baik antarkelompok berpendapatan, antardaerah
perkotaan dan daerah pedesaan, atau antarkawasan dan propinsi dan kemiskinan
merupakan dua masalah yang masih mewarnai perekonomian Indonesia.
Pada awal pemerintahan orde baru, perencanaan pembangunan ekonomi di
Indonesia masih sangat percaya bahwa apa yang dimaksud dengan trickle down
effect akan terjadi. Oleh karena itu, strategi pembangunan diterapkan oleh
pemerintah pada awal periode orde baru hingga akhir tahun 1970-an terpusatkan
pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pusat
pembangunan dimulai di Pulau Jawa, khususnya Propinsi Jawa Barat, karena
fasilitas seperti infrastruktur lebih tersedia dibandingkan dipropinsi lainnya
di Indonesia dan di beberapa propinsi hanya dibeberapa sector saja yang bisa
dengan cepat memberi pertumbuhan misalnya sector primer dan industri berat.
Setelah sepuluh tahun pelita I dimulai, mulai kelihatan bahwa efek yang
dimaksud itu mungkin tidak dapat dikatakan sama sekali tidak ada, tetapi proses
mengalir kebawahnya sangat lamban. Sebagai akibatnya, Indonesia menikmati laju
pertumbuhan yang relatif tinggi, tetapi pada waktu yang bersamaan tingkat kesenjangan
semakin membesar dan jumlah orang miskin semakin banyak. Tepatnya setelah
pelita III, strategi pembangunan mulai diubah. Tidak hanya pertumbuhan tetapi
juga kesejahteraan masyarakat, tidak hanya dijawa, tetapi juga diluar jawa,
menjadi kesejahteraan masyarakat, misalnya dengan mengembangkan industri yang
padat karya dan sector pertanian . hingga saat ini sudah banyak program
pemerintah yang berorientasi mengurangi kemiskinan, seperti inpres pedesaan,
transmigrasi, dan masih banyak lagi.
Masalah kesenjangan ekonomi (pendapatan) dan kemiskinan di Indonesia akan
dibahas. Faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan dan kemiskinan tetap ada
ditanah air walaupun pembangunan ekonomi berjalan terus dan Indonesia memiliki
laju pertumbuhan yang relatif tinggi.
Masalah kemiskinan merupakan dilema bagi Indonesia, terutama melihat
kenyataan bahwa laju pengurangan jumlah orang miskin berdasarkan garis
kemiskinan yang berlaku jauh lebih lambat dari pada lajupertumbuhan ekonomi
dalam kurun waktu sejak pelita I dimulai hingga saat ini (Repelita VI). Karena
kemiskinan merupakan salah satu masalah ekonomi Indonesia yang serius maka
tidak mengherankan kalau banya studi telah dilakukan mengenai kemiskinan tanah
air. Sayangnya, pendekatan yang dipakai antarstudi yang ada pada umumnya
berbeda dan batas miskin yang digunakan juga beragam sehingga hasil atau
gambaran mengenai kemiskinan di Indonesia juga berbeda. Kemiskinan relatif
dapat diukur dengan kurva Lorentz dan atau koefesien gini. Sedangkan kemiskinan
absolute lebih sulit untuk di ukur, terutama pada waktu membandingkan tingkat
kemiskinan antarpropinsi atau daerah.
Faktor penyebab kemiskinan, faktor yang berpengaruh langsung dan tidak
langsung terhadap perubahan kemiskinan. Sebagai contoh sering dikatakan bahwa
salah satu penyebab kemiskinan adalah tingkat pendidikan yang rendah. Seseorang
dengan tingkat pendidikan hanya SD, misalnya sangat sulit mendapatkan pekerjaan
terutama dalam sektor modern , (formal) dengan pendapatan yang baik. Berarti
penyebab kemiskinan bukan hanya pendidikan yang rendah, tetapi tingkat
gaji/upah yang berbeda.
Kalau diuraikan satu persatu, jumlah faktor yang dapat dipengaruhi,
langsung maupun tidak langsung, tingkat kemiskinan cukup banyak, mulai dari
tingkat dan laju pertumbuhan output (atau produktifitas), tingkat upah neto,
distribusi pendapatan, kesempatan kerja, jenis pekerjaan yang tersedia,
inflasi, pajak dan subsidi, investasi, alokasi serta kualitas sumber daya alam,
penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, kondisi fisik dan alam
disuatu wilayah, etos kerja dan motivasi pekerja, kultur/budaya atau tradisi,
hingga politik, bencana alam, dan peperangan. Kalau diamati, sebagian besar
faktor tersebut juga saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya dari pekerja
yang bersangkutan sehingga produktivitasnya menurun. Produktifitas menurun
selanjutnya dapat mengakibatkan tingkat upah netonya berkurang, dan seterusnya.
Jadi, dalam kasus ini, tidak mudah untukmemastikan apakah karena pajak naik
atau produktifitasnya yang turun membuat pekerja tersebut menjadi miskin karena
upah netonya menjadi rendah.
a.
Pengertian
kemiskina menurut para ahli
·
MunawarA.Djalil
KEMISKINAN adalah musuh bebuyutan umat manusia sepanjang sejarah. Islam berusaha keras mengentasnya melalui beberapa jalur khusus. Kewajiban zakat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam sebesar 2,5% dari harta kekayaan. Zakat hasil pertanian, zakatnya sebagaimana yang telah ditetapkan Nabi, dengan sabdanya, “Yang disiram dengan air hujan zakatnya 10% dan yang disiram dengan qirab (tenaga dan alat-alat seperti timba, pompa dan lain sebagainya) zakatnya 5%.
KEMISKINAN adalah musuh bebuyutan umat manusia sepanjang sejarah. Islam berusaha keras mengentasnya melalui beberapa jalur khusus. Kewajiban zakat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam sebesar 2,5% dari harta kekayaan. Zakat hasil pertanian, zakatnya sebagaimana yang telah ditetapkan Nabi, dengan sabdanya, “Yang disiram dengan air hujan zakatnya 10% dan yang disiram dengan qirab (tenaga dan alat-alat seperti timba, pompa dan lain sebagainya) zakatnya 5%.
·
Levitan mengemukakan kemiskinan adalah kekurangan
barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu
standar hidup yang layak.
·
Faturchman dan Marcelinus Molo mendefenisikan
bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dan atau rumah tangga untuk
memenuhi kebutuhan dasarnya.
b. Pertumbuhan dan pemerataan dalam
konteks pembangunan ekonomi Indonesia selama ini
Tujuan dari pembangunan adalah kemakmuran bersama. Pemerataan
hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk menciptakan
kemakmuran bersama merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Tingkat
pertumbuhan yang tinggi tanpa disertai pemerataan pembangunan hanyalah
menciptakan perekonomian yang lemah dan eksploitasi sumber daya manusia yang
tinggi untuk menciptakan kemakmuran bersama. Dari segi pendidikan, Indonesia
masih mengalami masalah ketidakmerataan pendidikan. Rendahnya tingkat
pendidikan akan mengakibatkan rendahnya produktivitas dan berakibat pula pada
rendahnya tingkat pendapatan. Kesenjangan tingkat pendidikan mengakibatkan
adanya kesenjangan tingkat pendapatan yang semakin besar. Pemerataan hasil
pembangunan perlu diupayakan supaya pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh
rakyat Indonesia. Pemerataan pendidikan dan pemerataan fasilitas kesehatan
merupakan salah satu upaya penting yang diharapkan meningkatkan pemerataan
hasil pembangunan dengan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan
banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatan
pertumbuhan dan pemerataan pembangynan Indonesia, sebagai contoh dengan
mengefisiensikan penerimaan pajak, meningkatkan perdagangan dengan luar negeri,
meningkatkan investasi langsung dan lain sebagainya.
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar